KOTAKU 2019 Kota Surabaya Bebas Kumuh - KOTAKU KOORKOT SURABAYA

KOTAKU KOORKOT SURABAYA

Pembaca yang baik belum tentu menjadi penulis yang baik, tapi penulis yang baik pasti pembaca yang baik[ Ilham JP]


Website ini merupakan media informasi seputar Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kluster Surabaya: Kota Surabaya Kab.Bangkalan Kab.Pamekasan Kab.Sumenep
Selamat Datang di Website KOTAKU Koorkot Surabaya

Total tayangan

Selasa, 07 Mei 2019

2019 Kota Surabaya Bebas Kumuh

Kepala Bappeko Eri Cahyadi menyampaikan materi
Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berikhtiar dan bersungguh-sungguh. Itulah kalimat inspiratif yang disampaikan oleh Eri Cahyadi  Kepala Bappeko Surabaya, disela-sela paparanya dalam acara pertemuan dengan Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM) pada hari kamis (2/5) di Gedung Majapahit. Tentu kita ingat Novel Best seller Man Jadda Wajada karya Ahmad Fuadi.
  Acara yang bertema “Integrasi dan Kolaborasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman”  dengan peserta BKM kurang lebih 300 orang dari 154 Kelurahan Kota Surabaya, Satker-PPK, LSM dan kader hijau, Team Leader OSP 3 Abdus Salam, turut hadir dalam pertemuan itu.
Tepat jam 13.15 menit acara diskusi publik dimulai, yang didapuk menjadi moderator adalah Hery, Hery mengulas panjang lebar terkait dengan 100-0-100. Dilanjut materi pertama oleh Bapak Heri Cahyadi selaku Kepala Bappeko dengan materi Grand Design Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kota Surabaya. Eri Cahyadi sangat apresiatif dengan bertemu langsung dengan  BKM selaku kader dan relawan program yang sudah teruji mulai tahun 1999 sampai sekarang.Eri menyampaikan bahwa luasan kumuh Kota Surabaya seluas 145,89 ha yang tersebar di 26 Kelurahan hal ini berdasarkan SK Walikota Nomor:188.45/143/436.1.2/2015. Sampai saat ini yang kumuh di Kota Surabaya masih tersisa 43,46 ha. Eri menyampaikan bahwa tahun 2019 persoalan kumuh di Kota Surabaya harus 0 ha kumuh. Masak kita tidak mampu menuntaskan dan bisa me-nolkan kumuh di Surabaya, wong kita punya uang, kelakar Eri Cahyadi.
Koorkot Surabaya menyampaikan materi Kolaborasi

Energik dan tanpa basa basi Eri menyampaikan bahwa jika ada warga baik itu BKM, RT,RW menyampaikan usulan terkait pembangunan yang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musyrenbang) disampaikan saja. Jika usulan itu tidak diakomodasi maka jabatan saya taruhannya tutur Eri.hal itu disampaikan oleh Eri saat menanggapi pertanyaan  dari BKM Wonokusumo yang menilai bahwa pembangunan yang melalui Program Kota Tanpa Kumuh gagal.
Sementara materi kedua disampaikan oleh Abdus Salam sebagai Koordinator Kota Surabaya, Salam banyak mengupas terkait pentingnya kolaborasi untuk menuntaskan persoalan kumuh di Surabaya, semua harus berkolaborasi dan bergandengan tangan untuk menuntaskan kumuh, persoalan kumuh tak hanya dipundakkan kepada pemerintah saja, keterlibatan semua pihak, perguruan tinggi LSM, swasta harus menjadi bagian untuk bersama –sama menyelesaikan permasalahan kumuh. Lebih-lebih BKM sebagai relawan pembangunan yang sudah malang melintang dan ujung tombak pembangunan. Di samping pentingnya kolaborasi untuk menuntaskan kumuh, maka ekonomi bergulir sebagai dana stimulan dalam melahirkan keberdayaan masyarakat harus digarap dan ditata lagi. Hal ini penting karena KSM yang macet total di Kota Surabaya itu mencapai 4.114. 156.000 (empat miliar seratus empat belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) belum lagi KSM yang meragukan, menunggak. Jika dana yang macet itu bisa lancar, maka menuntaskan kumuh bukan hal yang sulit.
Poto bersama BKM dengan Kepala Bappeko

Tuntutan salah satu BKM bahkan BKM secara jamak meminta perhatian kepada pemeritah, hal itu disampaikan oleh BKM dalam sesi Tanya jawab. Hampir semua BKM menanyakan mengenai posisinya, eksistensinya keberlanjutannya mengingat saat ini BKM berbeda seperti zaman PNPM Mandiri Perkotaan di mana setiap tahunnya ada bantuan dana yang masuk ke rekening BKM. Sejak tahun 2015, Bantuan yang dikenal dengan Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM) itu distop atau diberhentikan, sementara Bantuan Dana Investasi (BDI) dalam Program KOTAKU tidak seperti PNPM MP yang semua Desa/kelurahan mendapatkan BLM, tetapi berdasarkan SK Kumuh Walikota/Bupati, mengingat program KOTAKU adalah program yang harus menuntaskan persoalan kumuh [Redaksi]







Tidak ada komentar:

Posting Komentar

#header:hover { -webkit-transition-duration: 3s; -moz-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); }
JANGAN LUPA BAHAGIA