KOTAKU Juli 2019 - KOTAKU KOORKOT SURABAYA

KOTAKU KOORKOT SURABAYA

Pembaca yang baik belum tentu menjadi penulis yang baik, tapi penulis yang baik pasti pembaca yang baik[ Ilham JP]


Website ini merupakan media informasi seputar Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kluster Surabaya: Kota Surabaya Kab.Bangkalan Kab.Pamekasan Kab.Sumenep
Selamat Datang di Website KOTAKU Koorkot Surabaya

Total tayangan

Rabu, 31 Juli 2019

Belajar Strategi Penanganan Kebakaran Bersama DAMKAR Kota Surabaya


Hari ini  pukul 10.00-12.30 (31/7) kami dari Tim Koorkot Kota Surabaya dan TMC berkunjung ke Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) yang ke dua kalinya. Setelah yang pertama gagal, hari ini Alhamdulillah bisa berdiskusi dan belajar mengenai strategi penaganan kebakaran terutama di daerah padat penduduk.   Hawalia  sebagai Asisten Urban Planner menyampaikan perencanaan mengenai peta dan titik Hidran yang akan dipasang. Hal itu mengacu pada hasil perencanaan sebelumnya yang sudah dibuat oleh Wiswa Karman tentang Detail Engenering Design (DED) Mrutu Riverside setelah menyampaikan paparan sebagai pengantar diskusi dalam pertemuan tersebut
Gatot kepala Seksi (Kasi) Sosialisasi dari Damkar menyampaikan bahwa  hal yang utama dan pertama yang menjadi masalah di daerah Wonokusumo adalah mental dan perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat yang rendah dan pentingnya perubahan perilaku menjadi titik pangkal persoalan, dan bagi saya itu lebih penting ketimbang memasang hidran itu sendiri ujar Gatot

Dengan semangat dan ekspresi yangs serius Gatot melanjutkan terkait pengalamannya di sekitar Wonokusumo mengenai sosialisasi dan simulasi mengenai juru padam yang sebenarnya. Juru padam yang sebenarnya adalah warga itu sendiri, karena kebakaran jika dicegah secepat mungkin antara 1-4 menit maka kebakaran tidak akan merambah kemana-mana. Akan tetapi yang terjadi, warga seringkali mengganggap enteng dan seolah tidak butuh mengenai cara cepat memadamkan kebakaran. Hal ini terbukti saat melakukan sosialisasi dan simulasi di daerah Wonokusumo warga sering protes, ada apa sih, bikin macet jalan saja. Bahkan pernah kejadian saat memadamkan kebakaran, selangnya pernah diclurit dan warga berebut untuk menyemprotkan ke rumahnya sendiri-sendiri, pusing deh jika mengatasi daerah sana, keluh Gatot
 Sementara Imam yang menjadi kepala Seksi Sarana dan Prasarana juga menyampaikan bahwa di Kota Surabaya memiliki 75 unit mobil pemadam kebakaran 400 tandon air dengan kapasitas 10 meter kubik, 5 rayon dan 21 pos rayon. Salah satu mobil pemadam kebakaran seharga 58 Miliar itu bisa mencapai ketinggian 50 lantai, gedung tertinggi di kota Surabaya. Oleh karena itu, jika di daerah Wonokusomu sebagai daerah yang padat dan kumuh, alternatifnya adalah dengan menggunakan Hidran kering, di mana setiap jarak 100 meter harus dipasang Hidran Pilar. Persoalannya adalah sanggup tidak masyarakat merawat dan menjaga hidran kering itu, jangan-jangan nanti dibongkar dan dijual kiloan kata Imam sambil ketawa[Prastyo ]


Budaya Hidup Bersih dan Sehat menjadi Tema KBIK

Sedikitnya, ada tiga problem mendasar yang menjadi pokok pembahasan pada kegiatan ini ialah, pertama, partisipasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kedua, evaluasi kinerja (evkin) triwulanan, dan terakhir, soal strategi pendampingan di lapang.

Wadah untuk curah pendapat dan silaturrahim tersebut dipandu oleh Siti Harlina pada, Selasa (30/7) kemarin, selama seharian penuh, bertempat di lokasi destinasi wisata Sumber Maron, Malang selatan. "Agar tidak melebar, saya kerucutkan pembahasannya menjadi tiga point," kata Lina. "Yakni, partisipasi masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), evaluasi kinerja triwulanan dan strategi pendampingan ke depan," sambungnya.
Lina mengakui, merubah perilaku seseorang tak semudah membalik telapak tangan. Intensitas penyadaran kepada masyarakatpun menjadi parameter keberhasilan merubah perilaku. "Hendaknya dari masing-masing kita selalu menyempatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, misalnya," Lina mencontohkan.  "Perubahan besar pastinya dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, paling tidak untuk menggugah kesadaran masyarakat bisa di mulai dari kebersihan rumah tangga. Lambat laun perilaku demikian akan menjamur di masyarakat secara keseluruhan," lanjut mantan senior fasilitator Program Kotaku itu.
Kendati demikian, ia menyemangati kawan-kawan timnya agar tidak mudah patah arang bahwa proses ini memang membutuhkan waktu lama. "Karena ini bagian dari pekerjaan kita, jadikanlah proses ini sebagai ibadah sosial sekalipun dalam rentang waktu yang sangat lama," Lina menyemangati.
Saat memasuki pembahasan point kedua tentang evaluasi kinerja, ia beberkan progres kinerja tim. Bahwa ada beberapa hal yang belum tuntas, salah satunya adalah pelaporan audit pendanaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Menurutnya, berkas yang masuk ke auditor independen sebanyak 42 berkas saja dari total 154 BKM yang belum melakukan audit.  "Pelaporan audit ini menyangkut akuntabilitas dan transparansi kelembagaan BKM. Jadi, kedepannya kita fokus mendampingi BKM yang belum melakukan audit. Sementara yang berhasil di auditkan sebanyak 42 BKM dan ada beberapa yang tinggal menunggu hasilnya saja." beber Lina.
Menanggapi hal itu, Nurma Sulistyawati, fasilitator sosial berkisah soal kondisi di lapang. "Ada beberapa BKM yang memang sama sekali tidak memiliki sumber pendanaan untuk melakukan audit dan ada pula berkas-berkas yang masih nyangkut di fasilitator sebelumnya, tetapi kedepan saya akan komunikasikan dengan pihak terkait," dalihnya.

Sebelumnya, pada bulan februari yang lalu telah dilaksanakan assesment Senior Fasilitator (SF) dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) secara nasional. Hampir 70 persen tenaga pendamping gugur dalam test assesment tersebut.

"Ibarat perang, amunisi persenjataan dan logistik prajurit mulai berkurang," tandas Lina di sela-sela pembahasan point terakhir KBIK yakni strategi pendampingan fasilitator. "Perlu tenaga ekstra dan mobilitas tinggi untuk mengatur ritme pendampingan, makanya, strategi zonasi dan mengefektifkan kembali FKA BKM adalah solusi tepat dalam melakukan pendampingan," tandasnya.  Harapannya, pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah mengkaji ulang atas jumlah personil pendamping di kota-kota besar. "Lima orang personil fasilitator ini tidak sebanding dengan jumlah lokasi dampingan yang ada di Surabaya," tambahnya.

Ilyasin Yusuf Penulis adalah Fasilitator Sosial Kota Surabaya



Selasa, 30 Juli 2019

Anak-anak Bermain di sekitar Sampah

Bau menyengat dan tidak sedap yang ditimbulkan dari tumpukan sampah dan aliran Kalimrutu Kelurahan Wonokusumo menjadi pemandangan sehari-hari. Bagi warga sekitar yang berdomisili di sekitar Kalimrutu hal itu lumrah dan biasa biasa saja. 
Sore itu, rabu (30/7/19) kami Tim Koorkot 04 Kota Surabaya, Team Manajemen Consultan (TMC) dan Tim Satker PPK Propinsi Ibu Reky mengunjungi Kalimrutu yang kesekian kalinya. Menyusuri Kalimrutu yang penuh sampah berserakan. Bagi orang luar, sungguh pemandangan yang jauh dari layak untuk dijadikan hunian,tetapi bagi warga yang sudah puluhan tahun hidup di sekitar Kalimrutu,aroma tak sedap seolah menjelma seperti bau parfum wanita Dolce and Gabbana atau Prada Candy Fashion terkenal dari Italia itu. Mempesona dan menakjubkan
Seolah tak terjadi apa apa , bagi anak anak tetap enjoy dengan suara sorak dan gelak ketawa menikmati permainan ayunan yang berada di sekitar tumpukan sampah. Namanya juga anak-anak apapun kondisi dan situasinya, bermain dan tertawa ria adalah khasnya. Tak pernah berpikir soal ini itu, yang penting bisa bermain dengan teman- temannya
Anak anak tak perduli dengan polusi, bau tidak sedap, kumuh itu bisa mengancam kesehatannya. Tentu semua pihak harus terlibat agar Kalimrutu dan lingkungan sekitar bisa bebas dari sampah. Bau tidak bisa hilang jika sampah tidak dibuang sembarangan. Warga yang berdomisili di sekitar Kalimrutu menjadi kunci utama dan pertama agar lingkungan sehat ,asri dan nyaman bisa terwujud




Minggu, 28 Juli 2019

Tanggapan atas Tulisan Ilyasin Yusuf tentang "Bekerja Tanpa Bayaran"


Paradigma pembangunan baru berprinsip menekankan keterlibatan masyarakat secara langsung sebagai bentuk pembangunan secara Buttom-up. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun demikian, keterlibatan masyarakat tidak boleh liar, sehingga perlu pendamping atau fasilitator untuk mengarahkan agar sesuai dengan koridor Standar Operasional Prosedur (SOP)

Konsep pembangunan berbasis Community Empowerment ini sebenarnya bentuk perencanaan sosial dengan tujuan perubahan sosial yang terencana dan terstruktur seperti sikap, perilaku, dan pola fikir kemandirian untuk mendukung pembanguan nasional dengan pendekatan people center approach atau participatory approach di era post modern. Gagasan inilah yang diimplementasikan pemerintah melalui program-program pemberdayaan seperti Program PNPM/KOTAKU.

Pada era reformasi, program pemberdayaan masyarakat mulai digalakkan, hingga merekrut ribuan fasilitator pendamping program yang bertugas memfasilitasi masyarakat. Fasilitator pendamping Program termasuk salah satu kategori pekerja sosial. Banyak program pemerintah yang melibatkan ribuan Fasilitator diantaranya, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pendamping Desa, PAMSIMAS, BPWS, PKH, PLPBK

Tampaknya, Program pemberdayaan perlu dikaji ulang secara utuh dan lebih mendalam. Hal ini penting  sebagai bentuk evaluasi bersama. karena dalam tataran praksis ada ketidakseimbangan dalam program pemderdayaan yang sudah berjalan. Satu sisi, keberhasilan program pemberdayaan mampu mewujudkan pola pembangunan berbasis masyarakat. Tentu, Fasilitator sebagai ujung tombak keberhasilan di lapang. Mereka harus totalitas mendampingi masyarakat tanpa double job. Tetapi di sini lain, akan muncul masalah baru dengan ketidakberdayaan Fasilitator, jika kebutuhan hidup hanya bergantung pada Program. Pasalnya, mereka harus mencari pekerjaan lain, jika tidak lagi di Program. Memang, itu adalah resiko yang harus mereka tanggung. Karena, sifat Program  ada masanya, dan produk kebijakan politik sebuah rezim, semua sudah mafhum

Tetapi, ini harus menjadi kajian makro oleh Pemerintah. Sehingga, Agen pemberdayaan yang mengawal Program pemberdayaan juga bisa berdaya dan tidak menambah jumlah pengangguran jika sudah putus kontrak dengan Program.

Saya memahami apa yang dirasakan oleh kawan-kawan pendamping KOTAKU yang masih bergabung dalam Program atau pun tidak, karena pengurangan Personil yang cukup banyak di awal tahun 2019 kemarin memiliki dampak yang signifikan. Bagi mereka yang masih di Program, mereka harus memfasilitasi sejumlah Desa/Kelurahan dengan sumberdaya yang minimalis. Misalnya di Kota Surabaya, satu Tim Fasilitator yang berjumlah 5 orang harus memfasilitasi 154 Kelurahan. Lain lagi di Kota Sidoarjo yang harus memfasilitasi 200-an Kelurahan, atau kota-kota besar lain yang memiliki ratusan kelurahan dampingan.

Keluh-kesah dan rintihan yang dilontarkan saudara Ilyasin Yusuf dan kawan-kawan fasilitator lainnya  di media beberapa hari yang lalu https://www.kotakukoorkotsurabaya.com/2019/07/bekerja-tanpa-bayaran.html merupakan bentuk kegalauan atas tindakan apa yang harus mereka lakukan dan kita harus memahami posisi mereka. Karena, mereka membutuhkan operasional yang cukup untuk mobilitas yang tinggi dengan mendampingi 154 Kelurahan khususnya di Kota Surabaya

Tetapi, perlu diketahui juga, penggajian melalui anggaran Negara juga membutuhkan proses yang tidak mudah, harus jeli dan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Ketelitian administrasi oleh pihak yang berwenang juga menjadi tuntutan pekerjaan mereka. Karena mereka memegang amanah sebagai pelayanan publik, hal ini juga di atur dalam UU No 25 2009 tentang pelayanan publik

Hal demikian tidak ada yang harus disalahkan. Karena, ini adalah serangkaian proses yang harus dilakukan dengan kondisi tertentu. Namun, tetap harus menjadi perhatian dan evalusi bersama bahwa, Program KOTAKU dan program-program peberdayaan lainnya harus menjadi bagian dari solusi yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah.

Afdolu Nasikin, M.Pd.
Askot KK Koorkot Kabupaten Jombang

Jumat, 26 Juli 2019

Bekerja Tanpa Bayaran

Ngga hanya capek fisik saja, pikiranpun juga terforsir setiap saat. Rasanya, bak dibunuh setiap detik," keluh Noor Hendriyani (35), salah seorang fasilitator teknik Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Surabaya di sela-sela koordinasi tim fasilitator.

Ibu dari seorang putera yang berusia 11 tahun itu mengeluhkan belum cairnya gaji dua bulan hingga bulan Juli 2019 jelang berakhir. "Mengapa kewajiban tak berbanding lurus dengan hak kita, ya?," tanyanya serius sembari menunaikan laporan perkembangan organisasi kelembagaan Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM), Jum'at siang (26/7/2019) di posko tim, Jl. Menur Pumpungan, Kota Surabaya.

Pasalnya, gaji tim Koordinator Kota (Korkot) dan tim Fasilitator Kelurahan (Faskel) Program KOTAKU Kota Surabaya untuk bulan Mei dan Juni 2019 belum juga dibayarkan. "Sudah dua bulan (Mei dan Juni 2019, red.) lho, rek." lanjut perempuan yang akrab di sapa Mama Iin itu, "Kita kunjungan lapang ( _field visit_ ) dengan bekal pas-pasan. Belum lagi untuk kebutuhan biaya rumah tangga dan sangu sekolah anak," lanjutnya dengan nada lirih.

Dengan wajah penuh harap, Imam Wahyudi (47), seorang kawan personil tim fasilitator Program Kotaku Kota Surabaya, sontak merespon. "Iya Mbak, lokasi dampingan 154 kelurahan ini bukan jumlah yang kecil, lho. Sedang tenaga pendampingnya hanya sebatas hitungan jari, permintaan data dari pusat pun tak berkurang," respon Imam.

Menurut keterangannya, dia berangkat kunjungan lapang tiada henti melangitkan doa dalam setiap langkah perjalanannya, dengan harapan pesan dari langit akan segera tiba. "Sebenarnya, setiap saya ke lapang selalu berdoa, mbak." terangnya. "Dirumah, bapak mertua saya sakit gagal ginjal, setiap dua kali dalam seminggu harus cuci darah ke rumah sakit. Waktunya membayar biaya kuliah anak juga tak terhindarkan, mbak." rintih Imam.

Jum'at siang itu, cuacanya begitu cerah, namun tak seperti hati imam. Suara rintih itu masih saja terungkap, seolah setiap rintihan yang terucap dari bibirnya adalah suara hati yang lama terpendam.

"Saya harus menunaikan tiga kewajiban sekaligus, mbak." katanya. "Salah satunya menunaikan tugas sebagai suami ta pak? Kan, tinggal _kikuk-kikuk_ saja sama istri pak. Hehe. respon Iin seraya menghibur.

"Lebih dari itu, mbak." Imam menimpali. "Kewajiban sebagai menantu dengan kondisi mertua sedang sakit, sebagai seorang ayah yang harus melunasi biaya kuliah anak dan sebagai pendamping program yang setiap hari harus mengunjungi lokasi dampingan. Ini semua membutuhkan tenaga dan biaya tidak sedikit," curhat Imam dengan wajah menahan tangis.

Tanpa terasa, matahari menguning emas dari arah barat. Suasana mulai sunyi, tampaknya senja telah tiba. Laptop masih saja menyala di hadapan Siti, seorang fasilitator ekonomi.  Wanita lajang dengan nama lengkap Siti Harlina (34) itu sesekali melihat jam di _gadget_ nya. "Sudah jam 5 sore, ya?," kata Siti.

Seolah tak kuasa mendengar derita yang menjerat teman-teman timnya. Sedang percakapan antara Imam dan Iin tak jua usai. "Perutku sudah mulai lapar, ayo makan bakso Boedjangan, nanti saya yang bayar," ajak Siti seraya ingin melepas rantai derita yang menjerat leher kawan-kawannya itu.

Ilyasin Penulis adalah  Fasilitator Sosial Surabaya

Kamis, 25 Juli 2019

Komitmen Dinas DKRTH dalam menuntaskan Kumuh di Kota Surabaya


Sekitar pukul 14.00, pada hari Rabu (24/7/19)  Tim Koorkot Kota Surabaya  dan Team Manajemen Consultan (TMC) tiba di Dinas DKRTH.  Sebelumnya, TIM Koorkot dan TMC berkunjung ke Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR), tetapi gagal bertemu dengan kepala dinasnya. Tak patah arang DKRTH menjadi sasaran untuk dikunjungi. Sekitar pukul 15.00 setelah menunggu sekitar 30 menit, Kepala Dinas tak kunjung tiba, maka pertemuan dan diskusi santai dimulai di mana Kepala Bidang DKRTH Hendri S yang memimpin langsung bincang santai mengenai persoalan kumuh di Kota Surabaya, utamanya di Kelurahan Wonokusumo 
Prastyo sebagai Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan (KK) Tim Koorkot Kota Surabaya  memoderasi bincang santai sore itu, kebetulan Prastyo teman lama Kepala Bidang tersebut, sehingga pertemuan berjalan santai dan gayeng. Prastyo menyampaikan sekilas tentang Program Kotaku di Surabaya, terutama lokasi di Kelurahan Wonokusumo. Kemudian dilanjutkan oleh Abdus Salam selaku Koorkot Surabaya, Salam menegaskan bahwa menuntaskan kumuh tidak bisa dilakukan secara parsial, keterlibatan semua pihak baik swasta, LSM, perguruan Tinggi menjadi proyeksi utama agar target 0 ha kumuh pada tahun 2019 bisa direalisasikan dengan efektif, lebih-lebih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ujar Salam dalam komentar singkatnya.
Sementara, Hawalia selaku Askot Urban Planner menampilkan slide paparan terkait Wonokusumo, Kali Mrutu Riverside lokasi skala kawasan kumuh  yang sampai detik ini belum menemukan juntrungan-nya. Saat slide yang disampaikan Hawalia, Hendri selaku kabid berseloroh, luar biasa bagusnya, tapi tidak apa-apa, itu mimpi dan cita-cita kedepannya. Hendri juga memberi masukan mengenai tanaman, semestinya tanaman itu bukan bunga, tetapi tanaman yang bernilai ekonomis seperti tomat,sawi,lombok. Dinas Pertanian juga  menyediakan tanaman produktif dan bernilai ekonomis, saya bisa bantu untuk memediasi KOTAKU dengan Dinas Pertanian, karena Jika tanaman hias hawatir hilang, ujarnya. 
Hendri S juga banyak memberi masukan bahwa menuntaskan kumuh itu yang lebih penting adalah membangun kesadaran manusianya di Kelurahan Wonokusumo,  jika membangun fisik itu hal yang gampang dilakukan. Kenapa membangun manusianya itu penting, karena jika hanya fokus membangun fisik, setelah dibangun maka masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk merawat dan menjaga bangunan fisik tersebut. Hendri S juga menyampaikan bahwa di Dinas DKRTH memiliki program pemberdayaan, dalam hal ini DKRTH melakukan sosialisasi selama tiga bulan berturut-turut di Kelurahan Wonokusumo, kami nanti akan mengandeng Program KOTAKU saat melakukan sosialisasi, di lokasi Wonokusumo. Tak terasa jarum jam bertengger di titik 16.15, bincang santaipun dikakhiri dengan bahagia[Pras]

Rabu, 24 Juli 2019

Strategi Zonasi dan Efektifitas Pendampingan Kota Surabaya

Rapat koordinasi Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) zona Surabaya Barat. Bertempat di Cafe Holly, Jl. Sukomanunggal No.75 Surabaya, Selasa (23/7) malam.
Kegiatan ini membahas pertemuan rutin Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) tingkat kecamatan yang ada di wilayah surabaya barat meliputi Kecamatan Sambikerep, Benowo, Sukomanunggal, Dukuh Pakis, Asemrowo, Tandes, Pakal dan Lakar Santri.

Pertemuan ini di hadiri oleh 11 orang perwakilan koordinator dan anggota Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) tingkat kecamatan yang ada di zona surabaya barat dan menyepakati bahwa pertemuan rutin harus tetap terlaksana di masing-masing kecamatan melalui Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) dengan mengikuti jadwal Fasilitator Kelurahan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Surabaya serta menyelenggarakan pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) zona surabaya barat dalam waktu dekat.

pertemuan dengan model zonasi ini untuk memudahkan koordinasi, mengingat jumlah Fasilitator di Kota Surabaya hanya lima orang dengan jumlah Kelurahan 154. harapannya adalah FKA zonasi itu sedikit membantu efektifitas pendampingan kepada BKM, tentu dengan tidak mengabaikan mediasi dan fasilitasi kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan.
harapannya, pertemuan FKA wilayah Surabaya Barat akan memicu dan menjadi pendorong bagi wilayah Suarabaya Timur, Selatan dan Utara [sin]
#header:hover { -webkit-transition-duration: 3s; -moz-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); }
JANGAN LUPA BAHAGIA