KOTAKU Agustus 2019 - KOTAKU KOORKOT SURABAYA

KOTAKU KOORKOT SURABAYA

Pembaca yang baik belum tentu menjadi penulis yang baik, tapi penulis yang baik pasti pembaca yang baik[ Ilham JP]


Website ini merupakan media informasi seputar Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kluster Surabaya: Kota Surabaya Kab.Bangkalan Kab.Pamekasan Kab.Sumenep
Selamat Datang di Website KOTAKU Koorkot Surabaya

Total tayangan

Rabu, 07 Agustus 2019

Selebrasi 17 Agustus, Merdeka Dari Sampah Plastik


Bila menyoal sampah di negeri seribu pulau ini memang tak kunjung usai. Isu sampah masih saja "sexy" untuk diperbincangkan, terlebih soal sampah plastik. Setidaknya, berdasar hasil riset Dr. Jenna Jambeck di Jurnal Science, menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dari 192 negara sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan. Akademisi dan peneliti asal Universitas Gorgia, Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 5 besar penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan dengan urutan kedua setelah Tiongkok, lalu disusul Filipina, Vietnam dan Srilanka. Dari data yang dihimpun, melalui laman situs (www.sciencemag.org) pada 12 Februari 2015 silam, ia memperkirakan jumlah sampah plastik yang masuk ke lautan dari seluruh dunia sebanyak 4,8 - 12,7 juta ton dan Indonesia berhasil menyumbang sampah plastik 3,2 juta ton. Ikhwal ini bukan prestasi yang membanggakan tentunya, data tersebut membuktikan bahwa belum rampungnya manajemen pengelolaan sampah yang baik, membuat lautan terdampak sampah plastik.
Menurut Dr. Jenna, plastik tidak terdegradasi secara alamiah. Namun, membutuhkan waktu yang cukup lama, plastik akan berubah menjadi ukuran yang lebih kecil lagi dan akan merusak lingkungan, ia menyebutnya, mikroplastik. Pada bulan April 2019 lalu, penulis dan kawan-kawan pegiat lingkungan sempat berdiskusi tema serupa dengan Ketua Komunitas Nol Sampah Surabaya, Hermawan Some. Senada dengan hasil riset Dr. Jenna, Wawan, sapaan akrabnya, melontarkan sebuah tesis bahwa sampah berbahan plastik dapat terurai hingga satu abad lamanya. Dan, sampah berbahan popok habis pakai akan terurai sekitar kurang lebih lima abad. Sampah plastik yang berakhir di lautan bisa saja disebabkan tanpa adanya pemilahan sampah dan infrastruktur yang tidak memadai. Di Kota Surabaya, menurut Wawan, dalam setiap harinya sampah yang masuk ke TPA mencapai 300 truk setara dengan 1.200 ton serta sungai masih menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah terpanjang.
Kondisi memperihatinkan ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, sampah plastik dapat merusak ekosistem laut, fungsi ekologis alam dan mengancam keberlangsungan hidup manusia umumnya. Setiap biota yang dikonsumsi manusia tidak menutup kemungkinan terdapat cacahan plastik (mikroplastik) di dalamnya. Fakta menunjukkan bahwa ikan tidak bisa membedakan antara mikroplastik dan plankton. Kawasan konservasi seperti hutan mangrove, misalnya, tidak dapat memberikan fungsi ekologisnya secara sempurna. Sampah plastik yang terdampar di hutan mangrove terbukti membunuh ribuan anak mangrove atau yang tumbuh secara alami. Lilitan plastik yang terurai ratusan tahun akan terperangkap di akar tunjang vegetasi mangrove sehingga menutupi akar yang memiliki fungsi mengambil oksigen itu.
Meski menuai pro - kontra, pemerintah melalui terbitnya Surat Edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun No : S.1230/PSLB3-PS/2016 tertanggal 17 Februari 2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar (SE-KPB), yang diberlakukan sejak tanggal 21 Februari 2016 lalu, setidaknya mengurangi jumlah angka penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya yakni sekitar 60 persen. Hal ini memang membutuhkan ketegasan dari pemangku kebijakan, agar peraturan yang telah di terbitkan tidak kembang - kempis dan jelas peruntukannya. Terlepas dari hal itu, menurut hemat penulis, persoalan sampah ini menitik beratkan pada sejauh mana keterlibatan banyak pihak turut andil dalam menyikapi persampahan, kampanye cinta lingkungan, edukasi pengelolaan sampah dan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Di sisi lain, kita harus mendudukkan persoalan ini secara arif. Melibatkan diri sendiri merupakan cara bijak dalam menyikapi kasus demikian. Banyak kisah sukses tentang daur ulang sampah yang bisa dijadikan ibrah baik yang dilakukan secara personal maupun komunal. Perubahan besar tentu harus melalui hal-hal kecil terlebih dahulu dan bisa dimulai dari diri kita masing-masing. 
Merawat Lingkungan Dalam Perspektif Islam
Diskursus pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab manusia terhadap alam telah dibicarakan sejak dulu. Relasi antara manusia dengan alam (Hablun min al-'alam) banyak disinggung dalam al-Qur'an. Relasi tersebut tidak melulu hanya hubungan eksploitatif tetapi juga apresiatif. Alam (lingkungan) tidak hanya "dimanfaatkan" tetapi juga harus dihargai. Krisis lingkungan hidup global yang terjadi dewasa ini sebetulnya bersumber dari kesalahan fundamental filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Alhasil, kesalahan pandangan ini melahirkan perilaku yang keliru dalam memandang alam dan keliru pula dalam menempatkan dirinya di dalam ekosistem alam. Oleh sebab itu, pembenahan krisis lingkungan ini harus di mulai dari perombakan pandangan hidup tersebut.
Kesalahan cara pandang itu berawal dari paham antroposentrisme yang memandang manusia sebagai sentral alam semesta dan hanya manusia yang memiliki nilai. Paham ini menegaskan bahwa manusia sebagai subjek dari segala sesuatu, sementara alam dan seluruh isinya hanya sebatas alat (instrument) bagi pemuasan kepentingan atau pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Menurut paham ini, manusia dianggap berada di luar dan terpisah dari alam. Bahkan, manusia dianggap sebagai penguasa dan boleh melakukan apapun terhadap alam. Cara pandang seperti ini berimbas pada sikap dan perilaku eksploitatif tanpa peduli sama sekali terhadap alam dan isinya karena dianggap tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri.
Bila di hadapkan pada konteks konservasi alam, sedikitnya paham ini memiliki tiga kelemahan. Pertama, mengabaikan lingkungan yang dinilai tidak memberi keuntungan pada manusia, kedua, eksploitasi yang dilakukan berubah-ubah sesuai selera dan kepentingan manusia, dan ketiga, berorientasi pada nilai-nilai ekonomis jangka pendek.
Islam sebagai agama denga misi menebarkan rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil 'alamin) memiliki pandangan khas tersendiri terhadap lingkungan hidup dan semesta alam pada umumnya yang dapat dikonsepsikan sebagai ekoshari'ah. Mudhafir Abdullah, dalam karyanya, Al-qur'an dan Konservasi Lingkungan, mengulas dengan gamblang. Menurutnya, ekoshari'ah dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai ajaran Islam yang berpihak terhadap lingkungan hidup. Istilah ini menegaskan bahwa ajaran agama (Islam) telah meletakkan pondasi nilai-nilai dasar dalam kerangka membangun kehidupan yang ramah lingkungan. Nilai-nilai dasar tersebut dapat digali dari sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadits.
Dengan ekoshari'ah, paling tidak akan lahir dua paradigma. Pertama, bahwa konsep-konsep konservasi lingkungan adalah bagian dari ajaran Islam, karena konsep itu hasil deduksi dan induksi dari sumber ajaran Islam. Kedua, kerja konservasi yang dilakukan oleh manusia bagian dari keberagamaan, atau sebagai bagian dari implementasi iman seseorang. Dengan demikian, ekoshari'ah diharapkan menjadi pandangan dunia yang mewarnai paradigma masyarakat Muslim.
Dengan konsep ini pula, akan menjadi pintu masuk bagi usaha-usaha konservasi lingkungan berbasis nilai ajaran Islam yang bukan hanya untuk memperbaiki kualitas lingkungan di negara-negara Muslim, tetapi dapat juga menopang gerakan global dalam masalah pembangunan berkesinambungan. Dalam artian, penggalian kembali pesan-pesan konservasi lingkungan dari perspektif syariah dapat menjadi tonggak sejarah bagi gerakan environmentalisme global.
Ilyasin Yusuf adalah Fasilitator Sosial  Kota Surabaya


Jumat, 02 Agustus 2019

Berpikir Strategis Bertindak Taktis, Zonasi Bagian dari Solusi

Pendampingan model zonasi di Kota Surabaya kian menemukan titik terang. Pertemuan Koordinator Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) zona Surabaya timur itu dihelat pada, Jum'at (02/08/2019) malam. Dihadiri oleh tiga orang Koordinator FKA BKM yang ada di Surabaya timur, diantaranya ialah, Suhadi Koordinator FKA BKM Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Djoko Soeparto Koordinator FKA BKM Kecamatan Gubeng dan Kardi Koordinator FKA BKM Kecamatan Sukolilo. Serta tiga orang lainnya mewakili BKM masing-masing Kecamatan di Surabaya timur

Sebelumnya, pertemuan serupa juga dilaksanakan pada, Selasa (23/7) malam, di Cafe Holly, Jl. Sukomanunggal No. 75 yakni Rapat Koordinasi FKA BKM zona Surabaya barat. Kini, tim fasilitator merambah disisi timur Surabaya. Kegiatan ini mulanya adalah rapat teknis dan pembentukan panitia pertemuan zona, namun tiga Koordinator FKA BKM lainnya terkendala hadir sehingga forum menyepakati untuk ditunda pada minggu kedua bulan Agustus ini.
Diketahui, FKA BKM zona Surabaya timur terdapat 6 Kecamatan meliputi Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Gubeng, Mulyorejo, Gunung Anyar, Rungkut dan Sukolilo. Menurut Suhadi, tidak elok membentuk kepanitiaan tanpa dihadiri perwakilan tiga FKA BKM lainnya tersebut. "Hemat saya, pembentukan panitianya ditunda minggu kedua bulan Agustus saja. Bisa quorum apabila sudah 50 plus 1," usul Suhadi. 
Kendati demikian, pertemuan yang digelar di Cafe Sendok Garpu milik Djoko Soeparto seorang Koordinator FKA BKM Kecamatan Gubeng ini berjalan santai dan akrab. Forum tersebut menuai hasil dengan mengestimasi pertemuan zona Surabaya timur akan dilangsungkan pada minggu kedua bulan September mendatang.


Ilyasin Yusuf Fasilitator Sosial Kota Surabaya

Munari dan Mozaik Perjalanan BKM



Terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari peran Munari, koordinator Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) Kecamatan Lakarsantri. Diwakili oleh masing-masing BKM di Kecamatan Lakarsantri, diantaranya ialah, Kelurahan Lidah Wetan, Lidah Kulon, Jeruk, Bangkingan, Sumur Welut dan Lakarsantri. Fasilitasi Munari terbilang sukses, forum komunikasi disisi barat kota Surabaya ini berjalan gayeng dan akrab pada Rabu (31/7) malam, di Sentra PKL Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Antusias peserta tampak dari kehadiran mereka untuk sekedar sharing terkait keberlangsungan BKM yang diampunya dan update info-info mutakhir program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
 Program di bawah asuhan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) ini dulunya bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dengan fokus kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sumber pendanaan dari APBN lancar dikucurkan melalui BKM sebagai lembaga legislatifnya ditingkat kelurahan. Kegiatan fisik (infrastruktur) yang tidak tercover dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) dikerjakan oleh program ini dengan model swakelola. Masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan sampai tahap pelaksanaanya. Di samping itu, melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) guna mengentaskan kemiskinan, pemerintah melalui APBN mengucurkan modal pinjaman bergulir dimasyarakat dengan bunga rendah. Alasannya jelas, kegiatan ekonomi bergulir ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses kredit di Bank. Disisi lain, demi memacu Sumber Daya Manusia (SDM) BKM giat menggelar aktivitas sosial seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas. 
Lain halnya pada 2015 silam, seiring terjadinya perhelatan politik nasional. Transisi kepemimpinan nasional turut mewarnai keberlangsungan program ini menjadi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Fokus utamanya ialah pengentasan kekumuhan kota dengan platform Kolaborasi dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai Nahkoda. Pergeseran ini tentu berimbas drastis pada tahapan siklus yang telah lama berjalan dimasyarakat seperti Rembuk Warga Tahunan (RWT) BKM dan Pemilihan Ulang (Pemilu) BKM. Konsep kolaborasi yang didengungkan dapat memantik semua pihak berpartisipasi, bahwa pengentasan kumuh perkotaan menjadi tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Namun, apabila tanpa adanya instrumentasi konsep ini akan menjadi “isapan jempol” belaka. Alih-alih menjalankan kegiatan fisik (infrastruktur) kelurahan, untuk sekedar menghelat pertemuan kecil, bisa dibilang BKM saat ini “tak berdaya” melangsungkan.
 Adapun jargon “Pemda sebagai Nahkoda” turut menjadi perbincangan serius Rabu (31/7) malam kemarin. Munari menjelaskan, sebagian BKM di Kota Surabaya masih dipandang “anak tiri” oleh Pemerintah Kota. Pembangunan yang sifatnya kontraktual dinilai menghilangkan pembelajaran yang selama ini berjalan dimasyarakat. Runtuhnya nilai-nilai kebersamaan dan keswadayaan menyebabkan masyarakat menjadi “manja” dan individualistik. Sebab, tidak ada rasa memiliki terhadap lingkungannya. “Kalo kontraktual begitu, kan ngga ada swadaya dari warga. Sedangkan kami sebelum-sebelumnya ketika ada pembangunan menganjurkan warga untuk swadaya,” kata dia.
Menurut munari, secara statuta kelembagaan BKM boleh dikata sudah memiliki legalitas. Sebab, setiap pergantian kepengurusan dicatatkan ke notaris. Bahkan setiap tahunnya BKM melakukan audit ke auditor independen. Setidaknya, hal itu menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota untuk menggandeng BKM dalam mejalankan kegiatan fisik (infrastruktur) kelurahan. “Kami ini kan legal. Ada akte notarisnya. Setiap tahun juga diaudit,” tukas Koordinator BKM Ugih Mulyo, Kelurahan Sumur Welut itu.           
Lina adalah Fasilitator Ekonomi Kota Surabaya 




   

Kamis, 01 Agustus 2019

Mlaku-mlaku bareng Ning Rekky Satker PPK PKP Kotaku Propinsi Jawa Timur

#header:hover { -webkit-transition-duration: 3s; -moz-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); }
JANGAN LUPA BAHAGIA