KOTAKU Munari dan Mozaik Perjalanan BKM - KOTAKU KOORKOT SURABAYA

KOTAKU KOORKOT SURABAYA

Pembaca yang baik belum tentu menjadi penulis yang baik, tapi penulis yang baik pasti pembaca yang baik[ Ilham JP]


Website ini merupakan media informasi seputar Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kluster Surabaya: Kota Surabaya Kab.Bangkalan Kab.Pamekasan Kab.Sumenep
Selamat Datang di Website KOTAKU Koorkot Surabaya

Total tayangan

Jumat, 02 Agustus 2019

Munari dan Mozaik Perjalanan BKM



Terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari peran Munari, koordinator Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) Kecamatan Lakarsantri. Diwakili oleh masing-masing BKM di Kecamatan Lakarsantri, diantaranya ialah, Kelurahan Lidah Wetan, Lidah Kulon, Jeruk, Bangkingan, Sumur Welut dan Lakarsantri. Fasilitasi Munari terbilang sukses, forum komunikasi disisi barat kota Surabaya ini berjalan gayeng dan akrab pada Rabu (31/7) malam, di Sentra PKL Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Antusias peserta tampak dari kehadiran mereka untuk sekedar sharing terkait keberlangsungan BKM yang diampunya dan update info-info mutakhir program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
 Program di bawah asuhan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) ini dulunya bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dengan fokus kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sumber pendanaan dari APBN lancar dikucurkan melalui BKM sebagai lembaga legislatifnya ditingkat kelurahan. Kegiatan fisik (infrastruktur) yang tidak tercover dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) dikerjakan oleh program ini dengan model swakelola. Masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan sampai tahap pelaksanaanya. Di samping itu, melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) guna mengentaskan kemiskinan, pemerintah melalui APBN mengucurkan modal pinjaman bergulir dimasyarakat dengan bunga rendah. Alasannya jelas, kegiatan ekonomi bergulir ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses kredit di Bank. Disisi lain, demi memacu Sumber Daya Manusia (SDM) BKM giat menggelar aktivitas sosial seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas. 
Lain halnya pada 2015 silam, seiring terjadinya perhelatan politik nasional. Transisi kepemimpinan nasional turut mewarnai keberlangsungan program ini menjadi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Fokus utamanya ialah pengentasan kekumuhan kota dengan platform Kolaborasi dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai Nahkoda. Pergeseran ini tentu berimbas drastis pada tahapan siklus yang telah lama berjalan dimasyarakat seperti Rembuk Warga Tahunan (RWT) BKM dan Pemilihan Ulang (Pemilu) BKM. Konsep kolaborasi yang didengungkan dapat memantik semua pihak berpartisipasi, bahwa pengentasan kumuh perkotaan menjadi tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Namun, apabila tanpa adanya instrumentasi konsep ini akan menjadi “isapan jempol” belaka. Alih-alih menjalankan kegiatan fisik (infrastruktur) kelurahan, untuk sekedar menghelat pertemuan kecil, bisa dibilang BKM saat ini “tak berdaya” melangsungkan.
 Adapun jargon “Pemda sebagai Nahkoda” turut menjadi perbincangan serius Rabu (31/7) malam kemarin. Munari menjelaskan, sebagian BKM di Kota Surabaya masih dipandang “anak tiri” oleh Pemerintah Kota. Pembangunan yang sifatnya kontraktual dinilai menghilangkan pembelajaran yang selama ini berjalan dimasyarakat. Runtuhnya nilai-nilai kebersamaan dan keswadayaan menyebabkan masyarakat menjadi “manja” dan individualistik. Sebab, tidak ada rasa memiliki terhadap lingkungannya. “Kalo kontraktual begitu, kan ngga ada swadaya dari warga. Sedangkan kami sebelum-sebelumnya ketika ada pembangunan menganjurkan warga untuk swadaya,” kata dia.
Menurut munari, secara statuta kelembagaan BKM boleh dikata sudah memiliki legalitas. Sebab, setiap pergantian kepengurusan dicatatkan ke notaris. Bahkan setiap tahunnya BKM melakukan audit ke auditor independen. Setidaknya, hal itu menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota untuk menggandeng BKM dalam mejalankan kegiatan fisik (infrastruktur) kelurahan. “Kami ini kan legal. Ada akte notarisnya. Setiap tahun juga diaudit,” tukas Koordinator BKM Ugih Mulyo, Kelurahan Sumur Welut itu.           
Lina adalah Fasilitator Ekonomi Kota Surabaya 




   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

#header:hover { -webkit-transition-duration: 3s; -moz-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); }
JANGAN LUPA BAHAGIA